BONDOWOSO – Kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendapat sorotan dari anggota DPRD Bondowoso, H. Samsul Hadi. Ia menilai, keterbatasan anggaran daerah tidak seharusnya menjadi alasan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengesampingkan inovasi, kajian program, dan perencanaan pembangunan yang visioner.
Menurut Samsul Hadi, persoalan pembangunan daerah bukan semata-mata terletak pada kemampuan fiskal pemerintah, melainkan juga pada sejauh mana perangkat daerah mampu merumuskan program yang tepat sasaran, memiliki arah kebijakan yang jelas, serta didukung kajian yang matang.
Ia menilai, kesiapan sejumlah OPD dalam merancang program pembangunan masih perlu dievaluasi. Perencanaan tidak semestinya hanya berorientasi pada rutinitas tahunan, pembagian anggaran, ataupun daftar kegiatan yang diajukan masing-masing dinas.
Sebaliknya, setiap program harus memiliki tujuan yang terukur, didasarkan pada kebutuhan masyarakat, serta disusun melalui pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan.
“Saya melihat kesiapan dinas, terutama dari sisi perencanaan, belum visioner. Kajian untuk program-program strategis masih kurang. Seharusnya ada roadmap yang disusun berdasarkan pengamatan dan aspirasi masyarakat,” tegas Samsul Hadi, Selasa (3/11/2026).
Politisi tersebut menekankan pentingnya keberadaan peta jalan atau roadmap pembangunan agar kebijakan setiap perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antarlembaga diperlukan supaya program pembangunan memiliki kesinambungan dan memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
Tanpa kajian yang kuat dan arah pembangunan yang terukur, program pemerintah dikhawatirkan hanya menjadi kumpulan kegiatan administratif yang menyerap anggaran, tetapi belum tentu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Sorotan Samsul Hadi secara khusus juga diarahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bondowoso sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, Bapperida harus mampu memastikan bahwa setiap program yang memperoleh alokasi anggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan, relevan dengan persoalan daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penentuan skala prioritas, lanjutnya, tidak boleh sekadar mengikuti daftar usulan kegiatan dari masing-masing OPD. Harus ada pertimbangan rasional mengenai alasan suatu program dipilih, tingkat urgensinya, serta dampak yang hendak dicapai.
“Yang perlu dipertanyakan adalah apa saja yang menjadi skala prioritas dan mengapa kegiatan itu diprioritaskan. Bapperida jangan hanya membagi anggaran, tetapi harus memastikan program yang dipilih benar-benar strategis,” ujarnya.
Ia berharap fungsi perencanaan pembangunan dijalankan secara substantif, bukan sebatas proses administratif dalam menyusun dan mendistribusikan anggaran.
Bapperida diharapkan menjadi pengarah sekaligus pengendali kualitas perencanaan agar program lintas-OPD saling terintegrasi dan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, Samsul Hadi mengingatkan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas perencanaan maupun mengesampingkan program-program unggulan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah daerah lebih kreatif, selektif, dan inovatif dalam menentukan program yang paling dibutuhkan masyarakat.
Besarnya anggaran, kata dia, tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak disertai perencanaan yang matang. Sebaliknya, anggaran relatif kecil tetap berpotensi memberikan manfaat besar apabila dikelola secara tepat sasaran dan didukung strategi pelaksanaan yang jelas.
“Kalau dikelola dengan benar, uang sedikit bukan masalah. Uang banyak pun belum tentu menyelesaikan masalah kalau perencanaannya tidak matang. Karena itu, kita jangan hanya terjebak pada alasan efisiensi dan keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dimaknai sebatas memangkas kegiatan atau mengurangi alokasi belanja. Efisiensi seharusnya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Selain menyoroti perencanaan dan penganggaran, Samsul Hadi turut mengkritik minimnya kepekaan sebagian pejabat terhadap kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, penyusunan kebijakan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan dokumen perencanaan, laporan administratif, ataupun asumsi dari balik meja.
Para pejabat harus memahami secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Pengamatan lapangan, komunikasi dengan warga, serta penyerapan aspirasi harus menjadi bagian penting dalam proses penyusunan program.
Sebab, tidak semua persoalan masyarakat dapat tergambarkan secara utuh melalui data administratif. Karena itu, diperlukan kepekaan dan keberanian melakukan evaluasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kepala Bapperida: Perencanaan Mengacu pada Target RPJMD
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bapperida Kabupaten Bondowoso, Anizatul Hamidah, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya berpedoman pada target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurut Anis, Kabupaten Bondowoso memiliki sembilan target kinerja makro yang menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah.
Sembilan indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks gini, tingkat kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, indeks kepuasan layanan infrastruktur, indeks harmoni Indonesia, serta indeks kualitas lingkungan hidup.
“Pada prinsipnya, perencanaan pembangunan itu berdasarkan target yang sudah ada di RPJMD, yang kemudian dijabarkan dalam RKPD. Kabupaten Bondowoso memiliki sembilan target kinerja makro yang menjadi acuan pembangunan,” jelas Anis,Rabu,4/11/2026.
Ia menambahkan, penyusunan program juga mempertimbangkan tema pembangunan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Untuk tahun 2027, tema pembangunan Kabupaten Bondowoso adalah penguatan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan berbasis pembangunan berkelanjutan.
Tema tersebut, kata Anis membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar program yang disusun memiliki arah dan tujuan yang sama.
Dengan demikian, setiap OPD diharapkan mampu mengampu program sesuai tugas dan fungsinya, tetapi tetap berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada data administratif. Setiap perangkat daerah turut diminta melihat dan menganalisis kondisi faktual di lapangan.
Ia mencontohkan sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, di antaranya penguatan infrastruktur, program Bondowoso Menyala, penataan alun-alun, serta pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA).
Menurutnya, berbagai program tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Penguatan infrastruktur, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan, tetapi juga mencakup jembatan, irigasi, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
“Kita berharap dengan adanya penguatan infrastruktur, akses masyarakat yang nantinya bermuara pada percepatan pertumbuhan ekonomi bisa semakin kuat. Infrastruktur bukan hanya jalan, tetapi juga jembatan, irigasi, dan infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik,” paparnya.
Selain infrastruktur, Bapperida juga tetap memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Salah satu program yang masih menjadi prioritas adalah Universal Health Coverage (UHC), sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
Program-program pendidikan dan sektor pelayanan publik lainnya juga tetap menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Menutup tanggapannya, menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan yang disampaikan anggota DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting bagi Bapperida untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
“Terima kasih atas masukan yang diberikan. Masukan-masukan tersebut menjadi bagian penting bagi kami untuk terus melakukan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Kritik Samsul Hadi dan tanggapan Bapperida tersebut menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan di Kabupaten Bondowoso.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan maupun besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjawab persoalan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.
Tantangannya kini adalah bagaimana target RPJMD dan tema pembangunan yang telah ditetapkan benar-benar diterjemahkan menjadi program prioritas yang terukur, inovatif, saling terintegrasi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bondowoso.
